Kelas Publik

Penalahati Nusantara berkolaborasi  Agus Mulyana & partners
menyelenggarakan:

Kursus Singkat

Kecakapan Penanganan Sengketa

Bogor, 27-31 Juli 2009

PENTINGNYA KURSUS INI

Dalam sepuluh tahun terakhir intensitas sengketa dalam pengelolaan sumberdaya alam meningkat tajam. Dipicu oleh banyak aspek, sengketa laten  telah menampakan wujudnya menjadi sengketa terbuka yang merebak di    berbagai ranah dan wilayah. Berkembangnya aksi kekerasan dalam menyikapi sengketa itu telah mencemaskan banyak pihak.  Padahal sikap tersebut secara nyata telah menyuburkan “pohon sengketa” dan menjauhkan para pesengketa dari tujuan penyelesaiannya.
Sengketa horizontal dan sengketa vertikal, baik dua pihak atau multipihak, adalah sebuah keniscayaan yang dihadapai oleh para pelaku pengelola sumberdaya alam, baik kalangan Pemerintah, Perusahaan, Kelompok Masyarakat, maupun Lembaga Swadaya Masyarakat. Tetapi pembiaran terhadap sengketa oleh para pesengketa dan atau mensikapinya secara tidak tepat telah benar-benar menjadikan sengketa sebagai “musibah”. Kinerja dan produktivitas perusahaan anjlok, mutu pelayanan khalayak oleh instansi Pemerintah menurun, bahkan kelompok-kelompok masyarakat kehilangan arah perjuangan meraih alas haknya atas sumberdaya alam.
Dua pertanyaan utama yang akan dijawab melalui kursus singkat ini adalah cara pandang dan sikap seperti apa  yang perlu dibangun agar  keniscayaan itu menjadi “energi positif” yang mendorong dan memberi inspirasi pada perubahan?  Bagaimanakah caranya “Kita” mampu mengubah “musibah” itu menjadi “berkah”?

UNTUK SIAPA KURSUS INI

Kursus singkat penanganan sengketa ini diselenggarakan untuk para pelaku pengelolaan sumberdaya alam dari   kalangan Perusahaan, LSM, Lembaga Pemerintah, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, dan Jaringan Kerja,  baik yang sedang menghadapi, menangani, meneliti, sengketa maupun yang akan mempersiapkan diri untuk menjadi perunding yang elok atau menjadi penengah yang berprinsip.

Tiga hal penting yang dapat diraih melalui kursus ini adalah:
1.    Cara pandang dan wawasan baru tentang sengketa, keterampilan menangani sengketa, dan pengembangan sikap atas sengketa yang dihadapi;
2.    Umpan balik dari para narasumber dan peserta lain atas kasus sengketa yang anda hadapi;
3.    Perluasan jaringan kerjasama dan “pelayanan” paska kursus.

TEMPAT DAN TANGGAL PENYELENGGARAAN

Tempat: Bogor
Tanggal: 27-31 Juli 2009
Total waktu: 4,5 hari, 18 sesi, 27 jam belajar

MATERI KURSUS

I.  Pengantar Konsep Sengketa dan Penanganan Sengketa
II. Mendiagnosa Sengketa secara tepat
III.Memotret Karakteristik para pihak
IV.Enam langkah penting dalam penanganan sengketa
V. Negosiasi dan Mediasi
VI.Merancang Proses Penanganan Sengketa

Aset di atas Geowisata=Masa Depan

Penalahati Nusantara selalu percaya, cara terbaik menghadapi dunia yang saling berkait seperti sekarang ini adalah dengan menumpukan diri pada  kekuatan yang kita miliki. Semua kekuatan yang ada (diri sendiri, orang lain, situasi) dapat menjadi modal untuk melangkah maju. Keyakinan itu pula yang kami tularkan kepada kader-kader kawasan wisata Kabalong, Kabupaten Pekalongan beberapa waktu lalu. Hasilnya memang menakjubkan. Setelah dua hari berproses, para kader muda dari tiga desa: Karanggondang, Limbangan dan Lolong (Kabalong akronim dari tiga nama desa ini) mengetahui bahwa mereka punya banyak kekuatan. Dengan itu, mereka yakin, mereka dapat melesat maju. Mimpi pun dibangun.

Berubah Bersama-sama

Tim Fasilitasi dan Pelatihan PENALAHATI NUSANTARA baru pulang dari tanah NTT. Selama hampir 3 minggu, pertengahan Februari hingga awal Mei, para fasilitator dan pelatih di PENALAHATI mendampingi para fasilitator provinsi menghantarkan lokakarya perencanaan DTPS KIBBLA di Labuan Bajo (Kab. Manggarai Barat), Moni ( Ende), Waiara (Sikka), Waitabula (Sumba Barat Daya), dan Lewoleba (Lembata). Dan, berkenalan dengan para pejabat dari 9 kabupaten/kota.

Ini memang pengalaman yang sangat berharga. Banyak hal menarik yang berhasil didapatkan anggota tim dalam kegiatan ini, pun yang paling utama adalah merasakan dan menyaksikan semangat perubahan di sana. Seluruh peserta pertemuan (Lokakarya dan Orientasi) yang berasal dari berbagai kalangan merasa sudah waktunya NTT menemukan strategi pembangunan yang baru. Para peserta menggugat kondisi yang ada sekarang ini dan bosan selalu diletakkan dalam posisi “paling tinggi”, misal, Angka Masyarakat Miskin paling tinggi, Angka Kematian Ibu nomor tiga paling tinggi, kasus gizi buruk paling tinggi, pengangguran paling tinggi, dan seterusnya. Apalagi ditambah dengan  imaji salah tentang NTT,  seperti daerah kering, tandus, dan miskin. Para pejabat daerah, tokoh adat, pemuka masyarakat, pekerja media, aktivitis LSM dan lainnya yang ditemui Penalahati ingin mengubah itu semua. Bersama-sama.

Geomedis KIBBLA: Peta Jaringan Kesehatan

Ada yang baru dari alur proses Lokakarya Perencanaan DTPS KIBBLA. Pada empat lokakarya yang melibatkan tim perencana dari tujuh  kabupaten (Manggarai Barat, Manggarai, Ngada, Ende, Sikka, Sumba Barat, Sumba Timur) dan satu kota (Kota Kupang), Penalahati memperkenalkan gagasan dan metode Geomedis Kesehatan.

Forum KIBBLA: Menyambung Keterputusan Dialog

Tahap Pertama dari Perencanaan DTPS KIBBLA adalah Orientasi Multipihak. Tujuan utamanya adalah meminta dukungan dan kontribusi multipihak dalam proses Perencanaan DTPS KIBBLA. Akan tetapi, setelah Tim Perencana dan Tim Advokasi terbentuk, yang namanya multipihak terlupakan, meski memang di masing-masing pihak terdiri atas unsur-unsur multipihak. Padahal, semestinya, Tahap Orientasi tersebut adalah sebuah kesempatan untuk membangun gerakan kesehatan bersama-sama dan menjadi pintu masuk untuk membangun relasi yang lebih kuat. Terutama, terkait dalam proses pengawalan implementasi dari perencanaan yang sudah dibuat.

Geomedis KIBBLA: Peta Partisipatif Kesehatan

Mutasi, adalah momok di birokrasi pemerintahan daerah sekarang ini. Dengan mudah, seorang pejabat akan dipindahkan ke bidang lain yang sama sekali tidak dikuasainya. Akibatnya, ia perlu belajar lagi. Atau, pilihan lainnya, bertindak seenaknya sendiri dengan tidak memperhatikan protokol, kesepakatan, dan alur proses yang telah dibangun oleh pejabat sebelumnya. Tak heran, banyak program di pemerintahan yang mandek atau berbelok arah tidak jelas juntrungannya.

Mutasi juga jadi kendala dalam Perencanaan DTPS KIBBLA. Pergantian tim perencana dengan orang-orang yang sama sekali baru mengenal alur proses perencaan dan tidak menguasai data-data di lapangan, akan membuat proses menjadi lambat dengan hasil yang dangkal. Ini terjadi di beberapa tempat.

Intermezo: Peran Lelaki dan KIBBLA di NTT

“Urusan KIBBLA tanggung jawab bersama.” Begitu aklamasi yang muncul setiap kali diselenggarakan Orientasi Multipihak DTPS KIBBLA. Di tingkat kesadaran, aklamasi seperti ini memang mengharukan. Akan tetapi, benarkah semuanya bertanggung jawab? Juga, kaum lelaki? Jawaban yang diberikan sangat sederhana, Suami Siaga, Suami Siap Antar Jaga. Itu sajakah?

Kasus-kasus kematian ibu dan bayi baru lahir di NTT sangat banyak yang disebabkan peran lelaki. Ya, lelaki! Dan, lelaki itu berperan sebagai suami, mertua, bahkan ketua adat, yang menentukan seorang ibu dibawa kemana pada saat waktunya melahirkan. Ini memang menggelikan, bagaimana nasib seorang ibu ditentukan oleh keputusan ketua adat yang sama sekali tidak akan menanggung konsekuensi dari keputusannya. Tak jarang, untuk mengambil keputusan harus memakan waktu lama sementara sang ibu mengalami pendarahan hebat. Tak sedikit pula yang salah dalam melihat gejala-gejala kesakitan seorang perempuan yang akan melahirkan dan menyerahkan penanganannya pada dukun. Tak heran, jika kasus-kasus kematian ibu dan bayi di NTT sangat tinggi.

Enough is Enough!

“Satu kali saya ke sebuah desa yang sedang merayakan peringatan Hari Proklamasi. Akses cukup bagus. Di sebuah rumah, hampir tenggelam dalam keramaian pesta 17-an, ada suara tangis bayi. Seorang ibu baru melahirkan dan ditolong dukun beranak. Padahal, jarak rumah dengan puskesmas hanya 15 meter. Ironis sekali.”

(Wempy Anggal,

Direktur radio BeSmart FM, Ruteng, Kabupaten Manggarai)

Itu diceritakan Wempy dalam Orientasi Multipihak DTPS KIBBLA di Kabupaten Manggarai, 21 Januari lalu. Lebih lanjut Wempy bertanya-tanya, “kenapa para suami itu tidak memanggil tenaga kesehatan? Benar, pengetahuan masyarakat bermasalah, tapi bukankah secara antropologis peristiwa macam itu mesti direspon bersama? Lalu apa yang hilang? Kemana solidaritas sosial kita?”

Banyak kebiasan sosial kita dan adat istiadat yang menghargai kelahiran hilang begitu saja. “Kebiasaan kita berkumpul dan selamatan ketika ada peristiwa kelahiran telah hilang. Kita sibuk dengan diri sendiri,”ujar Wempy lebih lanjut.

KIBBLA TERPADU

Pendekatan perencanaan DTPS KIBBLA terus melakukan evolusi saat bertemu kenyataan-kenyataan lapang. Bahwa, perencanaan  KIBBLA yang akan diadvokasikan di Forum atau Renja SKPD dan Musrenbang kabupaten masuk diujung perencanaan pemerintahan daerah yang sebelumnya telah melewati tahapan musrenbang desa dan musrenbang kecamatan. Akibatnya, perencanan yang ditawarkan tidak nyambung dengan yang diaspirasikan di tingkat desa dan kecamatan. Ada analisis situasi dan analisis masalah (buntutnya ke solusi, kegiatan dan anggaran juga) dapat berbeda karena bersumber pada data dan fakta yang berbeda pula.

Banyak kabupaten/kota yang melaksanakan perencanaan DTPS KIBBLA beberapa waktu terakhir menemukan, data dan angka yang dijadikan bahan acuan tidak valid karena tidak mencerminkan kenyataan di lapangan. Ini terutama bersumber pada sistem informasi dan pencatatan  yang buruk di birokrasi. Peristiwa-peristiwa kematian di desa-desa yang terpencil tidak tercatat dan terlaporkan. Tak heran jika angka di lapangan jauh lebih tinggi ketimbang yang disebutkan pejabat-pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten. Tim Perencana DTPS KIBBLA  merencanakan langkah-langkah menyelesaikan masalah KIBBLA dengan mendasarkan diri pada angka-angka semu itu? Well, sudah bisa dibayangkan hasilnya pasti tidak karuan.

Perencanaan di tingkat Kabupaten saja tidak cukup

DTPS KIBBLA ‘Menyala’ di NTT

Urutan 3 besar, dari bawah. Begitu peringkat Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dibandingkan 33 provinsi yang ada di Indonesia, NTT berada di peringkat 30. Ini jelas bukan urutan yang nyaman dan menenangkan. Berbagai pendekatan telah dicoba, tapi AKI dan AKB tak juga beranjak turun.

Pasien menumpuk, dokter tak datang