Forum KIBBLA: Menyambung Keterputusan Dialog

Tahap Pertama dari Perencanaan DTPS KIBBLA adalah Orientasi Multipihak. Tujuan utamanya adalah meminta dukungan dan kontribusi multipihak dalam proses Perencanaan DTPS KIBBLA. Akan tetapi, setelah Tim Perencana dan Tim Advokasi terbentuk, yang namanya multipihak terlupakan, meski memang di masing-masing pihak terdiri atas unsur-unsur multipihak. Padahal, semestinya, Tahap Orientasi tersebut adalah sebuah kesempatan untuk membangun gerakan kesehatan bersama-sama dan menjadi pintu masuk untuk membangun relasi yang lebih kuat. Terutama, terkait dalam proses pengawalan implementasi dari perencanaan yang sudah dibuat.

Geomedis KIBBLA: Peta Partisipatif Kesehatan

Mutasi, adalah momok di birokrasi pemerintahan daerah sekarang ini. Dengan mudah, seorang pejabat akan dipindahkan ke bidang lain yang sama sekali tidak dikuasainya. Akibatnya, ia perlu belajar lagi. Atau, pilihan lainnya, bertindak seenaknya sendiri dengan tidak memperhatikan protokol, kesepakatan, dan alur proses yang telah dibangun oleh pejabat sebelumnya. Tak heran, banyak program di pemerintahan yang mandek atau berbelok arah tidak jelas juntrungannya.

Mutasi juga jadi kendala dalam Perencanaan DTPS KIBBLA. Pergantian tim perencana dengan orang-orang yang sama sekali baru mengenal alur proses perencaan dan tidak menguasai data-data di lapangan, akan membuat proses menjadi lambat dengan hasil yang dangkal. Ini terjadi di beberapa tempat.

Intermezo: Peran Lelaki dan KIBBLA di NTT

“Urusan KIBBLA tanggung jawab bersama.” Begitu aklamasi yang muncul setiap kali diselenggarakan Orientasi Multipihak DTPS KIBBLA. Di tingkat kesadaran, aklamasi seperti ini memang mengharukan. Akan tetapi, benarkah semuanya bertanggung jawab? Juga, kaum lelaki? Jawaban yang diberikan sangat sederhana, Suami Siaga, Suami Siap Antar Jaga. Itu sajakah?

Kasus-kasus kematian ibu dan bayi baru lahir di NTT sangat banyak yang disebabkan peran lelaki. Ya, lelaki! Dan, lelaki itu berperan sebagai suami, mertua, bahkan ketua adat, yang menentukan seorang ibu dibawa kemana pada saat waktunya melahirkan. Ini memang menggelikan, bagaimana nasib seorang ibu ditentukan oleh keputusan ketua adat yang sama sekali tidak akan menanggung konsekuensi dari keputusannya. Tak jarang, untuk mengambil keputusan harus memakan waktu lama sementara sang ibu mengalami pendarahan hebat. Tak sedikit pula yang salah dalam melihat gejala-gejala kesakitan seorang perempuan yang akan melahirkan dan menyerahkan penanganannya pada dukun. Tak heran, jika kasus-kasus kematian ibu dan bayi di NTT sangat tinggi.

Enough is Enough!

“Satu kali saya ke sebuah desa yang sedang merayakan peringatan Hari Proklamasi. Akses cukup bagus. Di sebuah rumah, hampir tenggelam dalam keramaian pesta 17-an, ada suara tangis bayi. Seorang ibu baru melahirkan dan ditolong dukun beranak. Padahal, jarak rumah dengan puskesmas hanya 15 meter. Ironis sekali.”

(Wempy Anggal,

Direktur radio BeSmart FM, Ruteng, Kabupaten Manggarai)

Itu diceritakan Wempy dalam Orientasi Multipihak DTPS KIBBLA di Kabupaten Manggarai, 21 Januari lalu. Lebih lanjut Wempy bertanya-tanya, “kenapa para suami itu tidak memanggil tenaga kesehatan? Benar, pengetahuan masyarakat bermasalah, tapi bukankah secara antropologis peristiwa macam itu mesti direspon bersama? Lalu apa yang hilang? Kemana solidaritas sosial kita?”

Banyak kebiasan sosial kita dan adat istiadat yang menghargai kelahiran hilang begitu saja. “Kebiasaan kita berkumpul dan selamatan ketika ada peristiwa kelahiran telah hilang. Kita sibuk dengan diri sendiri,”ujar Wempy lebih lanjut.

KIBBLA TERPADU

Pendekatan perencanaan DTPS KIBBLA terus melakukan evolusi saat bertemu kenyataan-kenyataan lapang. Bahwa, perencanaan  KIBBLA yang akan diadvokasikan di Forum atau Renja SKPD dan Musrenbang kabupaten masuk diujung perencanaan pemerintahan daerah yang sebelumnya telah melewati tahapan musrenbang desa dan musrenbang kecamatan. Akibatnya, perencanan yang ditawarkan tidak nyambung dengan yang diaspirasikan di tingkat desa dan kecamatan. Ada analisis situasi dan analisis masalah (buntutnya ke solusi, kegiatan dan anggaran juga) dapat berbeda karena bersumber pada data dan fakta yang berbeda pula.

Banyak kabupaten/kota yang melaksanakan perencanaan DTPS KIBBLA beberapa waktu terakhir menemukan, data dan angka yang dijadikan bahan acuan tidak valid karena tidak mencerminkan kenyataan di lapangan. Ini terutama bersumber pada sistem informasi dan pencatatan  yang buruk di birokrasi. Peristiwa-peristiwa kematian di desa-desa yang terpencil tidak tercatat dan terlaporkan. Tak heran jika angka di lapangan jauh lebih tinggi ketimbang yang disebutkan pejabat-pejabat Dinas Kesehatan Kabupaten. Tim Perencana DTPS KIBBLA  merencanakan langkah-langkah menyelesaikan masalah KIBBLA dengan mendasarkan diri pada angka-angka semu itu? Well, sudah bisa dibayangkan hasilnya pasti tidak karuan.

Perencanaan di tingkat Kabupaten saja tidak cukup

DTPS KIBBLA ‘Menyala’ di NTT

Urutan 3 besar, dari bawah. Begitu peringkat Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dibandingkan 33 provinsi yang ada di Indonesia, NTT berada di peringkat 30. Ini jelas bukan urutan yang nyaman dan menenangkan. Berbagai pendekatan telah dicoba, tapi AKI dan AKB tak juga beranjak turun.

Pasien menumpuk, dokter tak datang