“Satu kali saya ke sebuah desa yang sedang merayakan peringatan Hari Proklamasi. Akses cukup bagus. Di sebuah rumah, hampir tenggelam dalam keramaian pesta 17-an, ada suara tangis bayi. Seorang ibu baru melahirkan dan ditolong dukun beranak. Padahal, jarak rumah dengan puskesmas hanya 15 meter. Ironis sekali.”
(Wempy Anggal,
Direktur radio BeSmart FM, Ruteng, Kabupaten Manggarai)
Itu diceritakan Wempy dalam Orientasi Multipihak DTPS KIBBLA di Kabupaten Manggarai, 21 Januari lalu. Lebih lanjut Wempy bertanya-tanya, “kenapa para suami itu tidak memanggil tenaga kesehatan? Benar, pengetahuan masyarakat bermasalah, tapi bukankah secara antropologis peristiwa macam itu mesti direspon bersama? Lalu apa yang hilang? Kemana solidaritas sosial kita?”
Banyak kebiasan sosial kita dan adat istiadat yang menghargai kelahiran hilang begitu saja. “Kebiasaan kita berkumpul dan selamatan ketika ada peristiwa kelahiran telah hilang. Kita sibuk dengan diri sendiri,”ujar Wempy lebih lanjut.
Pertanyaan-pertanyaan seperti ini bukan yang pertama kali terlontar. Di pelbagai tempat, mengutip Wempy, ruang antropologis medis kita rendah. Kita bahkan diyakininya telah kehilangan ikatan antropologis itu. Lantas?
Pertanyaan itu yang harus dijawab tim perencana KIBBLA. Bagaimana menghidupkan ikatan antropologis publik itu kembali. Banyak gagasan yang telah dimunculkan dan dipraktekkan, dari gagasan Desa Siaga sampai Tim Kesehatan Desa. Meski hasilnya belum kentara, tapi gagasan untuk melibatkan publik bertanggung jawab atas persoalan KIBBLA adalah gagasan tepat. Seperti yang dikatakan banyak pihak, “urusan KIBBLA adalah urusan semua orang.”
Banyak sesungguhnya yang bisa dilakukan masyarakat. Pembentukan task force yang bersiaga setiap saat untuk merespon peristiwa kelahiran, mengedukasi masyarakat dengan serius dengan di ruang-ruang dan media yang tepat, membangun dana publik (adopsi anak usia 0-6 tahun, ‘beasiswa’ kehamilan, orangtua asuh untuk anak kurang gizi, dll), membuka aksebilitas informasi bagi para ahli dan eksptertis untuk ikut berkontribusi, membangun Forum KIBBLA, dan seterusnya.
Intinya sederhana. Penurunan AKI, AKB, dan AKABA tidak bisa hanya dilakukan melalui intervensi kesehatan. Tapi, juga intervensi di wilayah sosial dan kultural. Mengajak semua orang melalui berbagai saluran untuk ikut terlibat dan berfikir serius tentang persoalan ini. Kasus-kasus kematian dan kesakitan di NTT, Indonesia Timur dan banyak tempat lain di negeri ini harusnya dapat menjadi pelajaran berharga untuk membangun kembali ikatan antropologis kita. Sudah waktunya memang kita mengatakan (dengan lantang): “Enough is enough!” (dicky lopulalan)
