Tahap Pertama dari Perencanaan DTPS KIBBLA adalah Orientasi Multipihak. Tujuan utamanya adalah meminta dukungan dan kontribusi multipihak dalam proses Perencanaan DTPS KIBBLA. Akan tetapi, setelah Tim Perencana dan Tim Advokasi terbentuk, yang namanya multipihak terlupakan, meski memang di masing-masing pihak terdiri atas unsur-unsur multipihak. Padahal, semestinya, Tahap Orientasi tersebut adalah sebuah kesempatan untuk membangun gerakan kesehatan bersama-sama dan menjadi pintu masuk untuk membangun relasi yang lebih kuat. Terutama, terkait dalam proses pengawalan implementasi dari perencanaan yang sudah dibuat.
Akan lebih menarik sebenarnya, jika peran para pihak diwadahi dalam sebentuk Forum KIBBLA yang akan menjadi tempat bertemu dan berbagi informasi di antara para pihak, dan mampu memberikan informasi, saran-saran atau tindakan-tindakan tepat yang dibutuhkan pihak eksekutor. Forum ini juga bertujuan untuk membicarakan hal-hal krusial terkait dengan kasus kematian atau kesakitan ibu, bayi baru lahir dan anak balita yang terjadi di satu kabupaten/kota, serta membangun hubungan dengan pihak-pihak yang dipercaya dan diyakini dapat memberikan kontribusi untuk peningkatan KIBBLA dan menurunkan angka kematian. Sekaligus di dalamnya, forum dapat menjadi tempat pelayanan informasi dan pengaduan dari publik atas kasus-kasus kematian dan kesakitan yang terjadi di lapangan. Pengaduan ini dapat ditindaklanjuti sebagai temuan-temuan yang dapat memperbaiki kinerja instansi-instansi terkait di lapangan.
Untuk memulainya sebenarnya mudah. Tahap Orientasi yang telah (dan selalu) dilakukan setiap kali akan melakukan proses perencanaan setiap tahunnya, sudah berhasil membangun visi KIBBLA bersama-sama. Selanjutnya, tinggal mengatur waktu untuk bertemu secara reguler (sebulan sekali, misalnya) dan saling berbagi informasi. Hasil pertemuan ini dapat menjadi sebuah rekomendasi, saran atau seruan, bukan saja kepada pemerintah daerah tapi juga kepada kelompok-kelompok multipihak yang diwakili dalam Forum KIBBLA, publik lebih luas dan pihak-pihak yang dipandang berkompeten. Forum juga dapat bertemu di luar jadual rutin, manakala ada kasus-kasus yang membutuhkan perhatian secara serius. Jika ini bisa berjalan dengan baik, maka pertemuan Tahap Orientasi Multipihak DTPS KIBBLA setiap tahunnya, bukan lagi sekadar pembangunan visi bersama dan penyadaran para pihak tentang pentingnya perencanaan DTPS KIBBLA, melainkan menjadi sebuah ajang pertemuan tahunan Multipihak untuk mencermati kembali langkah-langkah yang telah direncanakan dan diimplementasikan, mencari pengalaman-pengalaman terbaik, serta memberikan berbagai masukan untuk dibawa oleh tim perencana ke Lokakarya Perencanaan DTPS KIBBLA. Ini akan menjadi bahan yang sangat untuk tim perencana.
Seyogyanya, Forum KIBBLA ini bersifat independen dan tidak berada di bawah struktur kedinasan. Agar, dapat mandiri dan bergerak lebih leluasa. Pemerintah daerah (Dinas Kesehatan) dan lembaga dana dapat memfasilitasi proses pembentukan dan perkembangan di tahap-tahap awal agar Forum punya landasan yang kokoh dan berdaya.
Gagasan forum multipihak ini sebenarnya tidak baru. Di sektor-sektor lain, seperti kehutanan, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat, forum multipihak semacam ini telah berjalan dengan baik dan berhasil menyambungkan keterputusan-keterputusan dialog antar pelbagai pihak dan lintas sektoral. Forum ini akan semakin berdaya manakala tidak saja dibangun di tingkat kabupaten, tapi juga di tingkat desa, kecamatan dan provinsi. Sehingga, menjadi jaringan multipihak yang akan menjadi rekanan pemerintah daerah untuk menuntaskan masalah kematian ibu, bayi baru lahir dan anak balita. (dicky lopulalan/Doni Baruno)
February 12, 2009 at 5:21 pm |
Konsep forum yang independen di level kabupaten/kota sebenarnya sdh diperjuangkan saat digembar-gemborkannya konsep Kabupaten/Kota Sehat oleh pemerintah sekitar 9 thn yll, idiom Kota/Kab Sehat berasal dr target pembangunan kesehatan nasional yg mencanangkan Indonesia Sehat 2010 dan paradigma sehat. Hal ini mengantisipasi sekaligus mengkoreksi dampak kegagalan dr gerakan Health for All by the year 2000 dr WHO yg diamini oleh semua negara di dunia.
Dewan Kesehatan Kota/Kabupaten menjadi “wacana” baru yg saat itu diperkenalkan ke semua pemda. Responnya amat beragam, tp kebanyakan mereka ogah2 an dan cuek bebek, kalo ada yg tergerak … hanya seperseratus hati.. pengalamnku di Kota Semarang sekitar 5 thn yll ckp menjadi refensi dan merefleksikan fenomena yg sama di tempat lain. Kemandirian menjadi kata2 yg teramat mahal bagi pembentukan dewan tsb, tepat jika anda mengusung isu ini .. manakala yg membentuk/fasilitasi pemda dan pada kenyataanya posisi mrk hanya sebatas organisasi tanpa bentuk jelas (tdk ada regulasi apapun ygn mengamanatkan scr khusus & eksplisit ttg pembentukan dewan tsb). Di Kota Smg kebetulan aku ikut jd salah satu peserta lokakarya pembentukan dewan ini, dan yg lebih cilaka hal ini ternyata hanya menjadi agenda 100 hr walikota yg baru dilantik. Sejak diusulkan dan didisseminasikan scr resmi oleh sang walikota sendiri dg jumawanya akan menindaklanjuti dlm bentuk SK walikota bersama Sistem Kesehatan Kota Smg (aku jg ikut merancangnya sbg wkl dr FKM Undip) …pada kenyataannya sampai skrg setahu saya blm kelar!!
Prinsipnya strategi melalui tahap orientasi, perencaaan & advokasi yg ada di KIBBLA jk mau berhasil memang butuh partner yg tangguh utk mengawalnya selain sederet tindakan yg cerdas utk mengegolkannya ke dlm renja daerah. Dan hal itu meliputi proses mulai dr level desa sampai ke kabupaten, oleh karena itu DTPS yg artinya District Team Problem Solving menjadi salah satu langkah awal saja… selanjutnya tergantung keberhasilannya melakukan replikas di level lebih bawah. Jika spirit ini yg dijadikan pedoman dan berhasil direalisasikan…maka keberadaan tim2 lain menjadi nisbi… bahkan ckp menjadi utopia saja