Tim Fasilitasi dan Pelatihan PENALAHATI NUSANTARA baru pulang dari tanah NTT. Selama hampir 3 minggu, pertengahan Februari hingga awal Mei, para fasilitator dan pelatih di PENALAHATI mendampingi para fasilitator provinsi menghantarkan lokakarya perencanaan DTPS KIBBLA di Labuan Bajo (Kab. Manggarai Barat), Moni ( Ende), Waiara (Sikka), Waitabula (Sumba Barat Daya), dan Lewoleba (Lembata). Dan, berkenalan dengan para pejabat dari 9 kabupaten/kota.
Ini memang pengalaman yang sangat berharga. Banyak hal menarik yang berhasil didapatkan anggota tim dalam kegiatan ini, pun yang paling utama adalah merasakan dan menyaksikan semangat perubahan di sana. Seluruh peserta pertemuan (Lokakarya dan Orientasi) yang berasal dari berbagai kalangan merasa sudah waktunya NTT menemukan strategi pembangunan yang baru. Para peserta menggugat kondisi yang ada sekarang ini dan bosan selalu diletakkan dalam posisi “paling tinggi”, misal, Angka Masyarakat Miskin paling tinggi, Angka Kematian Ibu nomor tiga paling tinggi, kasus gizi buruk paling tinggi, pengangguran paling tinggi, dan seterusnya. Apalagi ditambah dengan imaji salah tentang NTT, seperti daerah kering, tandus, dan miskin. Para pejabat daerah, tokoh adat, pemuka masyarakat, pekerja media, aktivitis LSM dan lainnya yang ditemui Penalahati ingin mengubah itu semua. Bersama-sama.
Mereka sudah mulai mencobanya dalam proses DTPS KIBBLA selama Januari hingga Maret kemarin. Bukan soal bahwa mereka dapat merencanakan kegiatan dan anggaran untuk menurunkan AKI, AKB, dan AKABA. Akan tetapi yang lebih penting dari proses kemarin adalah, adanya semangat untuk bekerja bersama-sama di antara para pihak, adanya keinginan yang kuat untuk mengikutsertakan berbagai kalangan untuk berpartisipasi dalam pembangunan, ada kesepakatan untuk saling kerja berjaringan antar lintas sektor, hingga ada yang merasa perlu untuk membangun Forum Multipihak untuk urusan KIBBLA sebagai langkah pertama untuk menurunkan AKI, AKB, dan AKABA.
Ini sebuah langkah maju. AIPMNH sebagai penyokong tentunya tidak boleh menyia-nyiakan peluang bekerja bersama ini begitu saja. Harus ada langkah-langkah strategis dan kegiatan-kegiatan lanjutan yang membuat kehendak bekerja secara bersama-sama dapat menemukan saluran yang tepat. Jangan sampai pula, kehadiran dan kesepakatan para pihak berhenti di awal atau hanya pada tingkatan legal formal saja, yakni hanya untuk mendapatkan restu menyelenggarakan perencanaan, hanya untuk mendapatkan kenaikan anggaran, atau hanya mendorong dikeluarkannya kebijakan pelindung (SK, Perda, dll). Akan tetapi, lebih jauh lagi, membangun satu sistem kerja bersama untuk mengatasi masalah ada. Contohnya ada banyak. Forum Multipihak adalah salah satunya untuk tingkat provinsi dan kabupaten. Di tingkat Kecamatan, bisa merevitalisasi Badan Penyantun Puskesmas menjadi badan multipihak yang tugasnya mengadvokasi masyarakat dan membantu tugas-peran Puskesmas. Sedangkan di tingkat desa, bisa pula para pihak diperankan untuk mendukung proses-proses pembangunan kesehatan masyarakat dan pengelolaan data. Ini bentuknya seperti Tim Kesehatan Desa atau Relawan Kesehatan. Selain itu, masih banyak pilihan lainnya.
Semangat untuk bekerjasama yang ditunjukkan selama proses perencanaan DTPS KIBBLA di NTT lalu sangatlah penting. Itulah inti demokrasi yang sebenarnya. Dan, itulah prasyarat pertama dan utama dari perubahan. (Dicky Lopulalan/Nyala Nusantara)
