Inovasi KIBBLA: dari Hotline Services sampai Kebun Gizi

Menghadapi Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) yang begitu tinggi, kita tertinggi di ASEAN, kalah jauh dibandingkan Malaysia dan Vietnam, boleh jadi pesimisme meruak di banyak kalangan. Sehingga, berita yang muncul cenderung negatif dan memojokkan kinerja mandul para pihak untuk mengatasi persoalan ini. Sebenarnya tidak begitu. Ada banyak inovasi, misalnya saja:

Hotline Services

Beberapa puskesmas di Malang (Jawa Timur) dan Lampung sekarang ini mengembangkan dan mempopulerkan telepon layanan darurat (hotline services). Nomor itu biasanya adalah nomor seluler kepala puskesmas yang dipromosikan ke pelbagai pihak, baik masyarakat, ketua RT/RW, aparatur desa, tokoh masyarakat, kader posyandu, dll. Pesannya sederhana, jika ada masalah darurat dengan kehamilan atau persalinan segera hubungi nomor tersebut. Kepala Puskesmas akan mengerahkan segala daya upaya untuk menananganinya.

Puskesmas Rawat Inap

Model puskesmas yang menyediakan ruang untuk perawatan menginap sekarang sudah semakin jamak dan menyebar kemana-mana. Para pasien dimudahkan karena dapat langsung dirawat dan ditangani tenaga kesehatan yang terampil pasca melahirkan.

Rumah Tunggu

Untuk daerah-daerah yang jauh dari sarana kesehatan, seperti di NTT misalnya, beberapa tempat biasanya menyediakan  rumah tunggu yang dibangun secara gotong royong oleh masyarakat desa. Ibu-ibu hamil yang berasal dari desa-desa jauh sekitar Puskesmas dapat tinggal di rumah tunggu tersebut menunggu saat persalinan tiba. Sehingga tidak terjadi keterlambatan.

Warga Siaga

Bukan cuma Desa Siaga dan Suami Siaga, tapi juga ada warga siaga. Program ini murni lahir dari masyarakat desa di Kabupaten Kupang, NTT. Konsep warga siaga adalah warga memberi perhatian khusus kepada ibu hamil dan ibu bersalin. Pendataan, pemeriksaan kehamilan, dan pangan bergizi menjadi perhatian warga bersama-sama. Pun begitu, tugas yang paling utama adalah bersiaga jika ada ibu hamil yang membutuhkan bantuan saat persalinan, misalnya harus diantar ke bidan, puskesmas atau rumah sakit.

Perda KIBBLA

Untuk menjamin agar program KIBBLA ini mendapatkan dukungan dari semua pihak (anggaran, partisipasi, komitmen), maka perlu dilahirkan payung hukum di tingkat kabupaten/kota. Beberapa kabupaten di Indonesia telah berhasil melahirkan perda-perda KIBBLA, misalnya saja Kabupaten Malang, Kabupaten Bandung, Deli Serdang, Cimahi, Pasuruan, Sibolga, dan lainnya. Tempat-tempat lainnya, meski tidak dalam bentuk perda, isu payung hukum KIBBLA ini juga mendapat perhatian khusus lewat Pergub (NTT) maupun SK Bupati.

Kemitraan Bidan dan Dukun

Aturan bahwa bidan tidak bisa menolong persalinan kontra  produktif dengan jumlah dan perilaku bidan. Artinya, dukun beranak (di Jawa Barat dikenal sebagai paraji) tidak bisa disingkirkan begitu saja. Di beberapa tempat terpencil yang sangat kekurangan dokter terpaksa tutup mata dengan praktek dukun yang sudah turun temurun. Di beberapa tempat lain, malah melatih dukun agar terampil menolong persalinan meski harus melanggar kebijakan Depkes. Sementara, ada tempat-tempat lain yang secara khusus membangun kemitraan bidan dengan dukun. Di Kabupaten Timor Tengah Selatan dukun ditempatkan sebagai rekan kerja bidan. Bidan yang menolong persalinan, dukun yang merawat. Mereka tidak saja berbagi kerja tapi juga berbagi honor. Dan, itu diatur secara khusus.

Kebun Gizi

Ini ide lama di posyandu, namun jarang sekali diterapkan. Adalah, membuat kebun (atau memanfaatkan pekarangan)  yang ditanami tanaman-tanaman penyumbang gizi untuk ibu hamil, bayi, dan anak balita. Sehingga, kebutuhan gizi dapat terpenuhi dengan mudah dan tanpa biaya tambahan. Tanaman-tanaman yang ditanam dan dipelihara biasanya jenis-jenis lokal. Di beberapa tempat, salah satunya Sumenep, Madura, yang ditanam bukan cuma tanaman bergizi tapi juga tanaman obat untuk bahan jamu-jamuan.

Kalau mau ditelusuri, pasti banyak sekali inovasi yang kita temukan di lapangan, baik di desa maupun kota. Inovasi-inovasi ini mestinya dapat perhatian, dikaji, dan dikembangkan. Juga, yang tidak kalah penting, melahirkan inovasi-inovasi baru lainnya. Ada yang mau berbagi? (dL)

KIBBLA Terpadu? Ya, Mulailah Berpadu!

“Untuk itu, juga diperlukan penguatan sinergi antar-Kementerian/Lembaga dan antarpusat dan daerah,”

Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana

Kantor Berita Antara, 20 April 2010, solusi strategis hasil Raker di Tampak Siring, Bali

Sinergi dan kolaborasi, sekarang ini jadi dua kata yang paling laris. Atau, satu lagi, lintas sektor, birokrat biasa menyebutnya demikian. Ironi memang, 65 tahun kita bernegara, tapi namanya bersinergi dan berkolaborasi menjadi sesuatu yang langka dan perlu terus didengung-dengungkan terus menerus. Bahkan, ketika politik desentralisasi diberlakukan, dua kata semakin jauh dari panggang, hanya disarankan terus-menerus. Di lapangan, kelompok-kelompok saling berkompetisi memperebutkan suara, invididu dan partai saling menjegal, serta membeli, untuk mendapatkan dukungan.

Situasi yang dihadapi memang rumit. Warisan birokrasi Kolonial dan Orde Baru ternyata masih hidup sampai sekarang. Barangkali, benar apa yang dikatakan psikiater dan filsuf asal Aljazair Frantz Omar Fanon, bahwa kolonialisme akan terus bercokol sampai dua-tiga generasi berikutnya. Jadi, yang dihadapi para birokrat kita sekarang adalah perpaduan warisan Kolonial Belanda dan Orde Baru. Salah satu contohnya, dalam konteks kerja sama, para “pelayan rakyat” ini seperti mengenakan kacamata kuda. Masing-masing sektor bekerja sendiri-sendiri, tanpa melirik pekerjaan sektor-sektor lain, apalagi berkoordinasi. Itu jarang sekali terjadi. Bukan sesuatu yang mengherankan jika kemudian rakyat yang dibingungkan oleh berbagai program pemerintah yang tumpang tindih dan tidak berkelanjutan.

Mumpung masih hangat dengan isu “AKI off track MDGs”, penanganan kematian/kesakitan ibu, bayi baru lahir dan anak balita (KIBBLA) dapat menjadi contoh aktual. Untuk menurunkan AKI/AKB yang masih begitu tinggi, pemerintah berjibaku dan masuk lewat pelbagai sektor. Dinkes masuk ke desa dan kecamatan dengan program Jamkesmas, P4K, Desa Siaga, dan Reformasi Puskesmas. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) melalui Program Revitalisasi Posyandu. Kemudian, Badan Pemberdayaan Perempuan (BPP) masuk juga melalui pemberdayaan perempuan. Ini belum ditambah lagi dengan program-program Bappeda (musrenbang desa, kecamatan, dan kabupaten). Di banyak tempat, program-program ini dibawa sendiri-sendiri oleh sektor yang punya tugas dan tidak pernah disinkronisasikan di antara mereka.

Bukan berarti tidak pernah ada upaya-upaya untuk membangun kolaborasi atau sinergi. Berkali-kali malah, tapi biasanya rontok di tengah jalan. Yang disalahkan, prosesnya, motivasinya atau bahkan tidak ada dukungan dari atasan mereka dalam bentuk mutasi tanpa memikirkan keberlanjutan program kolaborasi. Selain itu, sebenarnya juga ada faktor penting yang membuat proses kolaborasi ini tidak jalan. Yakni, masing-masing sektor punya indikator-indikator pencapaian program sendiri-sendiri yang tidak mensyaratkan kerjasama. Kolaborasi akan menyulitkan penilaian keberhasilan dan kegagalan program.

Dalam konteks penurunan AKI, upaya untuk membangun sinergi ini  coba dimunculkan lewat program kolaborasi, salah satunya disebut KIBBLA Terpadu. Untuk menyukseskan program itu, menurut hemat Penalahati, langkah pertama yang harus dilakukan adalah, para aparat lintas sektor dan multipihak harus  diajak untuk berembuk dan mengatur koordinasi. Sekaligus, membangun indikator-indikator teknis yang dapat digunakan bersama-sama. Model rembukan dan dialog ini tentu saja tidak bisa hanya sekali dua kali. Melainkan bersifat panjang dan mampu menjaga keberlanjutan program. Dalam konteks penuruan AKI misalnya, SKPD dan pihak-pihak yang berkepentingan di dalamnya dapat mengembangkan model DCC (District Collaboration Chamber) yang dapat diturunkan ke tingkat kecamatan dan terus ke desa. Model ini akan menjadi ruang kolaborasi oleh masing-masing sektor untuk membicarakan masalah dan capaian, mengawal suara orang kampung (demand) dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan. Jika ini sudah terlaksana, baru kita bicara tentang kegiatan-kegiatan turunan KIBBLA Terpadu di bidang manajemen, pelayanan dan peran serta masyarakat. Karena, batu pondasi pertama sudah diletakkan dengan kokoh.

Jadi, kalau mau melaksanakan KIBBLA Terpadu, ya mulai berpadulah lebih dulu. (dL)

Menghantar Kematian

Ibu yang hamil di wilayah sulit akses, seperti NTT dan Papua misalnya, seperti menghantarkan diri pada kematian. Terjadi sedikit saja masalah dalam kehamilan, dapat menyebabkan kematian karena sarana terbatas, bidan tidak ada di tempat atau tidak trampil, jauh dari sarana kesehatan yang memadai, dan jalur (darat dan laut) transportasi yang sulit. Pendarahan kecil dapat mencabut nyawa seorang ibu (dan bayinya) saat terlambat ditangani karena harus menunggu ayah mertua mengambil keputusan. Contoh di salah satu kabupaten di  NTT , setiap kali bidan merujuk persalinan risiko tinggi karena pendarahan, sama artinya dengan menandatangani surat kematian. Jarak tempuh ke rumah sakit yang lengkap dan memiliki dokter ahli butuh waktu 3 jam melewati jalan berbukit-bukit. Sedangkan, batas maksimal pendarahan adalah dua jam. Tak heran jika jumlah kematian di kabupaten itu sangat tinggi. Sampai bulan April ini saja sudah tercatat 17 ibu meninggal dunia karena perdarahan saat persalinan. Satu ibu setiap minggu! Sulit untuk dipercaya..

Libatkan Rakyat untuk Menurunkan AKI!

“Solusi percepatan penurunan angka kematian ibu, dibutuhkan strategi konkrit meningkatkan ketersediaan dan distribusi tenaga medis strategis yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan kondisi di daerah tersebut.”

Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana, Kantor Berita Antara, 20 April 2010

Hasil evaluasi pelaksanaan Tujuan-Tujuan Pembangunan Semesta (Millenium Development Goal/MDGs) di Tampak Siring, Bali, April lalu, menyebutkan ada tiga tujuan yang masih off track, yakni: Angka Kematian Ibu (AKI), Penanggulangan HIV/AIDS dan Luas Tutupan Hutan. Khusus untuk AKI, hasil yang dicapai tahun ini 228/100.000 kelahiran hidup tidak mencapai target MDGs 2010 sebesar 226/100.000 kelahiran hidup.

Menghadapi situasi itu, Pemerintah Pusat mengambil langkah memadamkan “api kebakaran” dengan meningkatkan “ketersediaan dan distribusi tenaga medis strategis”. Dalam konteks penurunan AKI, tenaga medis yang dimaksud tak lain bidan, dokter, obgyn atau SPOG. Strategi ini jelas melahirkan pertanyaan lain, “bagaimana dan dari mana mendapatkan tenaga strategis itu?”. Ini jelas bukan perkara gampang. Ketersediaan bidan, dokter, dokter spesialis terbilang langka di negeri ini. Sudah begitu, sebagian besar dari mereka lebih senang hidup di kota ketimbang melayani ibu-ibu hamil di pedesaan. Untuk merangsang mereka, jelas pemerintah membutuhkan sumberdaya yang besar, dari gaji, tunjangan, dan insentif yang lain. Kalau tidak, mana mau mereka tinggal di kampung. Kalaupun harus menunggu fresh graduated pastinya akan lama dan amatir. Kualitasnya  alumnus-nya pun terbilang di bawah rata-rata. Tidak bisa dilepas langsung ke desa begitu saja. Sekarang ini saja, banyak keluhan akan performa pelayanan bidan dan dokter yang cenderung kaku, sombong, dan kasar. Apa yang terjadi kalau ada mobilisasi nakes besar-besaran? Bisa jadi kekacau-balauan!

Pilihan untuk memadamkan api ini memang khas kaum teknokratik dalam menangani persoalan. Berdasarkan data dan diagnosa yang mereka bikin, mereka melakukan intervensi. Sama seperti menghadapi orang sakit, dilihat gejalanya, dicari penyebabnya, dan kemudian dikasih obat untuk mengatasi penyebabnya. Langsung, ces pleng.Tapi, ternyata, tidak begitu ketika diterapkan di lapangan. Analisis dan diagnosa terganggu oleh berbagai penyebab tidak langsung.

Ada tiga penyebab tidak langsung yang harus juga ditangani jika ingin meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khusunya ibu dan anak. Pertama, pelayanan, meliputi aspek nakes (jumlah, distribusi, kapasitas), juga sarana kesehatan (rumah sakit, puskesmas, pustu, posyandu, polindes, peralatan, obat-obatan). Kedua, manajemen, meliputi tata kelola organisasi kesehatan, kebijakan dan anggaran. Sedangkan yang ketiga, peran serta masyarakat dalam mengatasi persoalan ini.

Dua yang pertama, pelayanan dan manajemen, sekarang ini sedang menjadi sorotan di berbagai tempat. Kualitas tenaga kesehatan terus ditingkatkan, puskesmas terus dibangu, sarana dan prasarana kesehatan terus ditambah, manajemen obat terus diperbaiki, Perda-Perda (bahkan) Perdes dilahirkan dimana-mana. Tapi, tetap saja AKI tidak mencapai target yang dimandatkan oleh MDGs. Lantas, salahnya dimana?

Pengabaian pada keterlibatan masyarakat dengan jelas langsung terlihat. Masyarakat dipandang tidak mampu untuk mengatasi AKI yang begitu tinggi. Bahkan, di banyak daerah, masyarakat yang sudah menjadi korban (bodoh, miskin, kurang gizi, sakit-sakitan) sering disalahkan dengan istilah: “kesadaran masyarakat rendah”, “bodoh”, “kurang pendidikan”, “pengetahuan kurang”. Padahal, kalau mau ditarik lebih jauh lagi akan kelihatan, bahwa segala hal kurang yang dimiliki masyarakat sesungguhnya memperlihatkan ketidakbecusan aparat berkomunikasi dengan rakyat.”

Ketidakpedulian pada keterlibatan masyarakat langsung bisa terlihat dari hasil perencanaan kabupaten. Jumlah anggaran untuk belanja pegawai dan kedinasan pasti lebih besar dari anggaran yang akan diterima masyarakat. Begitu juga kegiatan yang dipilih, pasti terpusat pada teknis  medis yang buntut-buntutnya aparat juga yang menerima manfaat terbesarnya seperti, pelatihan APN, PONED, PONEK, dll. Paling-paling dana untuk masyarakat terbatas pada kegiatan promkes seperti sosialisasi, penyuluhan dan kampanye kesehatan. Itu pun tak banyak.

Padahal, kalau pemerintah mau lebih serius memperhatikan situasi di lapangan, maka akan terlihat dengan jelas, bahwa penyebab tidak langsung yang terkait dengan lingkungan dan masyarakat paling banyak menyebabkan kematian, misalnya saja aksebilitas terbatas (daerah terisolasi atau jauh dari sarana kesehatan yang memadai), budaya lama, pengambilan keputusan oleh kepala adat, juga soal konflik kepentingan bidan-dukun. Pengabaian ini menuai hasilnya, program-program KIA di masyarakat seperti Revitalisasi Posyandu, Jamkesmas, P4K, Reformasi Puskesmas, dan Desa Siaga tidak mendapat sambutan antusias, kalau tidak mau dibilang lemah lunglai dan tidak punya daya ungkit yang berarti. Masyarakat tidak merasa program-program itu milik mereka dan tidak merasa perlu untuk mengerjakannya dengan sungguh-sungguh.

Sesungguhnya, jika ingin berhasil menurunkan AKI dan meningkatkan deraja kesehatan ibu dan anak, pemerintah harus merangkul semua sektor, termasuk memobilisasi masyarakat secara bersama-sama. Dan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyimak suara masyarakat untuk mengetahui kekuatan dan solusi yang ada.(dL)

Mari Mendengarkan Suara Orang Kampung

Januari-Feberuari 2010

Sungguh, orang kampung jarang didengarkan. Bahkan, dalam era otonomi daerah seperti sekarang ini orang Kampung jarang sekali dilibatkan dalam pertemuan-pertemuan perencanaan kegiatan dan anggaran. Elite kabupaten, kecamatan dan desa, lebih dominan dalam pengambilan keputusan. Kegiatan yang disebut Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) tingkat desa, kecamatan hingga kabupaten terbilang formalitas saja. Dihadiri segelintir elite yang hanya fokus pada urusan pembangunan fisik, seperti infrastruktur. Urusan-urusan lain, seperti pendidikan, kesehatan, bahkan kematian ibu dan anak (di banyak tempat dianggap sebagai takdir saja) hanya dibicarakan sekilas, dan kalau pun diperhatikan, dijawab dengan pembangunan fisik lagi…

Kenyataan ini tampak jelas ketika tim fasilitator Penalahati memfasilitasi proses Pramusrenbangdes atau Perencanaan KIBBLA/KIA di tingkat desa di Kabupaten Malang pada Januari -Februari lalu. Kecanggungan pemdes untuk duduk dan dialog bersama rakyatnya nampak jelas. Pun begitu, proses ini dipandang penting, baru, dan perlu dilakukan terus menerus. Banyak yang senang, karena orang kampung didengar.

Hal menarik lainnya, rakyat mempunyai ingatan kolektif tentang kampung yang luar biasa kayanya. Apa yang tercatat di data statistik kantor desa tidak cukup menggambarkan sumberdaya yang dimiliki komunitas kampung. Penggalian ingatan kolektif dan solusi-solusi, bahkan ide “nyeleneh” yang dikeluarkan dalam proses pertemuan satu hari di 80 desa itu, seperti proses menggali harta karun. Betapa, begitu banyak ide kegiatan pembangunan penting yang bisa dan  harus dilakukan. Mereka tahu karena memang mereka berpelangaman dengan kampung mereka. Hari demi hari ada di situ.

Karena alasan itulah, mereka harus didengarkan. (dL)

Kader Posyandu = Ujung Tombak Perubahan

Oktober 2009

Kita boleh sinis, mengatakan Posyandu sebagai produk Orde Baru. Tapi, kita jangan hilang akal kritis, lalu membabi buta mematikan posyandu. Kenyataan lapangan memperlihatkan, posyandu masih menjadi garda paling depan untuk persoalan KIBBLA atau KIA. Aparatur pemerintahan desa (ketua RT, RW, kades, BPD) dan bidan desa, sebagai perpanjangan tangan Puskesmas dan Dinas Kesehatan, di banyak tempat, kalah pengetahuan dengan kader-kader posyandu. Soal siapa yang hamil, bagaimana kesehatannya, anak siapa yang kurang gizi atau BGM, siapa yang kurang darah, atau bahkan siapa yang beranak ke dukun, kader-kader Posyandu lebih tahu. Memang, kadang tak tercatat, tapi tersimpan baik dalam ingatan.

Perjumpaan Penalahati dengan kader-kader Posyandu di Kabupaten Malang dan Kabupaten Pasuruan diwarnai rasa yang beragam. Satu sisi bangga, tapi lain sisi sedih. Bangga, karena dalam situasi serba ingin menguntungkan diri sendiri ini, masih ada ibu-ibu yang merelakan waktu untuk menimbang bayi tetangga, memberi makanan tambahan (dari kantung sendiri), mencatat, melakukan kunjungan, hingga menasihati agar melakukan pemeriksaan kehamilan atau makan makanan yang bergizi. Sedih, karena kader-kader ini acapkali dipandang tidak ada dan sebelah mata. Jangankan insentif, dilibatkan dalam perencanaan kampung pun jarang.

Padahal, para kader Posyandu ini tak minta banyak. Bukan gaji atau honor. Melainkan, rasa hormat pada apa yang mereka lakukan. Penghargaan dalam bentuk lomba, pelibatan dalam pertemuan perencanaan, diikutsertakan dalam pelatihan, bahkan sekadar mendapat kesempatan bersalaman dengan ibu pejabat. Itu saja cukup, karena akan menjaga api semangat dalam dada mereka, semangat untuk menyelamatkan kaum ibu, semangat untuk tidak membiarkan manusia-manusia masa depan mati sia-sia.

Harapan muncul dari semangat-semangat yang diekspresikan para kader Posyandu Kab. Malang dan Kab. Pasuruan saat mengikuti pertemuan Penyegaran Posyandu Oktober lalu. Mereka berkomitmen, akan menjadi garda terdepan pembahuan kesehatan ibu dan anak di desa mereka masing-masing. Sungguh, ini sebuah pernyataan yang menggetarkan hati. Andai saja, ini juga terdengar di Papua, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan terus ke seantero Nusantara. Bahwa, para kader posyandu akan menjadi penjaga terdepan ibu dan anak-anak kita.

Tinggal PR untuk kita,

Jika ingin menurunkan angka kematian, tidak cukup dengan mengirimkan tenaga kesehatan ke desa-desa (seperti yang akan dikatakan Kepala Bappenas usai pertemuan Tampak Siring, April lalu) melainkan juga memberdayakan para kader posyandu, mencerahkan, menguatkan, menemani, dan mendukung mereka untuk menjadi ujung tombak perubahan. Karena pada merekalah, anak-anak masa depan nusantara kita titipkan. Dengan penuh rasa hormat, setiap hari kita mestinya bertanya:

“Apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga para kader posyandu itu?”

(dL)

Papua, Mari Menari!

November 2009

Papua memang tertinggal. Jauh dari provinsi-provinsi lain di Indonesia. Tolok ukurnya tak usahlah kemajuan teknologi, tapi dari indikator paling dasar: kematian ibu dan bayi. Begitu tingginya (baca: tertinggalnya) hingga bisa diperkirakan termasuk yang paling tinggi di dunia! Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua di awal tahun 2006, AKI di Papua 1,116 per 100,000 kelahiran hidup. Ini artinya disetiap 100 ribu proses kelahiran, ada sekitar 1,116 ibu yang meninggal. Sangat tinggi bahkan dibandingkan dengan AKI tingkat nasional di Indonesia yaitu 307 per 100 ribu kelahiran (waktu itu, dan 228 sekarang) . Dan sangat ironis bila dibandingkan dengan negeri tetangga seperti Malaysia, yang cuma 30 kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup!

Kesehatan ibu dan anak adalah muara dari semua sungai hidup orang Papua. Masalah mata pencaharian, kesehatan, pendidikan, layanan publik, infrastruktur dan seterusnya akan ditanggung oleh ibu dan anak. Lantas, apa yang bisa dilakukan dalam situasi seperti ini? Semua hal menuntut untuk diprioritaskan dalam rencana pembangunan daerah. Sialnya, para aparat juga tertinggal, masih menggunakan gaya-gaya pemerintahan raja atau kepala suku atau gaya Orde Baru. Semuanya sama, memusatkan kekuasaan pada pusat. Perencanaan dan implementasi tidak nyambung. Apa yang direncanakan rakyat dengan mudah diubah oleh pejabat.

November 2009 lalu, Tim Pelatih Penalahati bertandang ke Bintuni, Papua Barat. Berproses selama lima hari untuk melahirkan para “fasformer” dan membuka ruang-ruang dialog mendalam dari hati ke hati, kami menemukan kenyataan: Papua punya kekuatan luar biasa untuk melejit dan meninggalkan ketertinggalannya. Mau sumberdaya alam ada, mau perusahaan pengolahnya sudah tersedia meski tidak diminta, mau dana tambahan pemerintah dan banyak pihak sudah siap merogoh kantong, banyak sekali kekuatan yang dimilikinya.

Kami belajar bersama, membangun Papua memang harus dimulai dari rasa hormat yang mendalam pada kekayaan potensi dan aset yang dimiliki orang dan tanah itu. Dengan rasa hormat, kita menempatkan diri setara, duduk sama rendah berdiri sama tinggi.

Setelah setara, waktunya kita berdialog. Merundingkan hal-hal terbaik yang kita miliki, masa depan yang ingin dicapai, dan tantang yang harus diatasi agar bisa meraih impian. Hasil kita menggali, mengkaji, berbagi kemudian disepakati, diputuskan bersama, untuk dilaksanakan, diawasi dan dinilai bersama-sama pula.

Dialog adalah sesuatu yang terdengar mudah namun sulit dilaksanakan bila kita terbiasa memerintah dengan instruksi. Dialog juga butuh kerendahan hati untuk mendengarkan suara orang lain dan memberi kesempatan untuk belajar dan mencoba melakukan sesuatu.

Proses bergulir dengan cepat, bulan ini kami akan kembali lagi ke Bintuni untuk melatih dan berdialog bersama dengan multipihak (aparatur desa dan distrik, masyarakat, perusahaan privat) tentang cara membuat perencanaan kampung. Harapannya, orang kampung pun bisa merencanakan masa depan kampung mereka sendiri. Membuat irama pembangunan kampungnya berdegub menggoyang kaki dan tangan. Papua, mari kita menari! (dL)